PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PERUSAHAAN ALIH DAYA (OUTSOURCHING) DAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMBERI KERJA DENGAN PEKERJA.(Studi Kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014)

• Main Author: I Nengah Sugiarta, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-11.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2369/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2369/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Keberadaan perusahaan alih daya/perusahaan oursourching dewasa ini di tengah- tengah Negara Indonesia sebagai Negara berkembang (Developing Countries) sangat diperlukan, dan salah satunya yang akan kita bahas dalam skripsi ini adalah eksistensi perusahaan alih daya (outsoucing) penyedia jasa security dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan". Eksistensi perusahaan penyedia jasa security sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan sebagai jawaban dari respon cepat terhadap jawaban tuntutan kebutuhan tenaga kerja security yang semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mempercepat segala proses dalam efisiensi dan efektifitas perusahaan, maka perusahaan outsoucing hadir mempermudah kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja/buruh dalam hal ini security dengan menyediakan dan mengatur segala hal baik yang bersifat legalitas atau hal teknis terkait penyediaan security yang dibutuhkan untuk bekerja disuatu perusahaan. Namun demikian, praktek outsoucing tidak jarang menimbulkan permasalahan yang rumit (complicated), terutama yang berkaitan Perusahaan outsourcing yang tidak berbadan hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pengusaha, penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dalam studi kasus yang akan kita bahas dalam skripsi kali adalah studi kasus Putusan Nomor 232K/Pdt.Sus-PHI/2014. Skripsi ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana hubungan hukum antara pemberi kerja, perusahaan alih daya, dan pekerja/buruh dalam praktik outsourcing. Kedua, Bagaimana penyelesaian sengketa hubungan kerja outsourcing antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum (outsourcing) security melakukan PHK secara sepihak pada pekerja/buruh security. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan diatas adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis dengan cara mempelajari dan membaca buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang dikaji. Kesimpulannya yaitu hubungan hukum pemberi kerja, perusahaan alih daya dan pekerja/buruh dalam praktik outsourcing dan Penyelesaian sengketa hubungan kerja outsoucing antara perusahaan penyedia jasa tidak berbadan hukum melakukan PHK secara sepihak pada pekerja/buruh security telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya dalam praktiknya seharusnya dinas sosial tenaga kerja harusnya sebagai mediator antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras, memanggil PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang dikarenakan perjanjian antara Nordin dengan CV. Romantio Mitra Selaras batal demi hukum dan beralih hak seta kewajibannya anatara Nordin dengan PT. BFI Finance Tbk. Cab Pangkalpinang.