PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM

• Main Author: Jenny Anggraenny, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2014-03-07.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2371/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/10/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2371/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Salah satu pengekangan terhadap kebebasan manusia untuk berbicara secara bebas adalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Terhadap masalah ini penulis tertarik untuk membahas masalah penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya Komisi Negara yang diberi wewenang tanpa pembatasan untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang. Oleh karena itu penulis memilih judul Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif hukum. Bahwa dalamtindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditinjau dari Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka menjadi salah karena telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah "Hak Privasi" dari pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi diperbolehkan dan disahkan mekakukan penyadapan dengan keistimewaan yakni tanpa perlu meminta izin siapapun dalam prosesnya dengan pembatasan : hanya untuk pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi.