PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.541/PID.B/2012/PN.SBG) - Muhammad Thoriq Alnuddin, - (2014)
Manusia, hewan, dan tumbuhan dalam mempertahankan hidupnya memerlukan komponen lain yang terdapat di lingkungannya. Tumbuhan dan hewan di perlukan manusia sebagai sumber makanan, tumbuhan juga menjadi makanan hewan, bahkan ada juga hewan yang menjadi makanan hewan lainnya. Oksigen yang kita hirup dari udara dalam pernafasan kita, sebagian besar berasal dari tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, selain memanfaatkan karbondioksida, juga memerlukan energi dari radiasi matahari, memerlukan air, dan zat-zat hara dalam tanah. Bahan-bahan itu semua diperlukan tumbuhan untuk proses tumbuh, berkembang, dan regenerasi.Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup.Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat di antisipasi dengan upaya pencegahan.Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan. Dalam rangka upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan satwa yang dilindungi Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang nyata untuk melindungi satwa yang dilindungi yaitu Mempublikasikan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi yang melanggar dan memperdagangkannya maupun untuk kebutuhan sehari-hari, dan pemerintah maupun instansi-instansi yang terkait harus benar-benar memperhatikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindugi yang saat ini sangat marak di Indonesia.Pemerintah harus memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 dan mengembalikan satwa tersebut kehabitatnya.