"PROSES PERUBAHAN HAK ATAS TANAH GARAPAN MENJADI HAK MILIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi Kasus Tanah Garapan di Wilayah Kota Depok) - Aulia Eza Ananda, - (2015)
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga menyebabkan terjadinya banyak permasalahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Tidak terkecuali masalah tanah, masalah tanah merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia karena banyaknya penduduk Indonesia dan terbatasnya tanah di kota-kota di Indonesaia yang menyebabkan banyak terjadi permasalahan. Salah satu permasalahan tanah di Indonesia adalah masalah tanah garapan yang merupakan masalah antara warga masyrakat satu dengan yang lainnya bahkan bisa dengan badan hukum ataupun dengan pemerintah. Permasalahan tanah garapan merupakan permasalahan yang sangat rumit dan membutukan waktu dan biaya banyak untuk menyelesaiakannya. Dalam permasalahan tanah garapan yang sering terjadi adalah keingian dari seorang penggarap tanah garapan untuk merubah tanah tersebut menjadi hak milik. Perubahan tanah garapan tersebut memerlukan suatu proses yang cukup panjang sehingga sering menimbulkan banyak permasalahan. Dalam berbagai permasalahan yang timbul tersebut maka diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan disempurnakan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta yang berupa data tentang proses perubahan tanah garapan menjadi hak milik dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan ditunjang dengan undang-undang Agraria dan Peraturan Pemerintah. Hasil penelitian yang diperoleh penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam proses perubahan hak atas tanah garapan menjadi hak milik.