TINJAUAN YURIDIS PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN SERTIFIKAT GANDA - Fajar Prasetyo, - (2014)
Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang isinya menjelaskan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah memperoleh data dan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah. Diadakannya pendaftaran tanah akan membawa bukti akibat hukum yaitu diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut sebagai sertifikat. Salah satu bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah, yang merupakan alat bukti kuat dan autentik. Akan tetapi dalam penerbitannya sertifikat membawa akibat hukum dan merugikan bagi pemegangnya. Sekarang dalam prakteknya tidak jarang timbul sertifikat ganda dimasyarakat. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi sertifikat ganda yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih. Seperti pada kasus yang penulis angkat ini, terjadi penerbitan Hak Milik yang tercatat atas nama Miana D yang terletak didesa pusaka dan diatas tanah tersebut juga terbit sertifikat tanah atas nama Ketut Sugianto.