PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARY A FOTOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 037KJN/HAKl/2006) - Fandi Aryana, - (2014)
Setiap Karya yang dihasilkan oleh seseorang berhak mendapatkan perlindungan atas Karyanya ciptaannya tersebut. Hal ini diatur didalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta. Karya Cipta Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Tentang Hak Cipta tersebut. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap karya cipta fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut fotografer. Yang dimana kebanyakan fotografer sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang- Undang yang mengaturnya. Umumnya, para fotografer tidak mengetahui bahwa karyanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta fotografi. Perlindungan yang diberikan kepada karya cipta fotografi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: pertama, secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Namun jika pihak yang kalah masih merasa kurang puas, maka bisa dilanjutkan ketingkat kasasi Mahkamah Agung. Namun didalam pelaksanaanya masih ada beberapa keputusan yang dinilai kurang sesuai dengan Undang-undang hak Cipta. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa beberapa literatur dan Menganalisis Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu Penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekeliruan atas putusan Mahkamah Agung yang dinilai kurang sepenuhnya menjalankan Undang-undang Hak Cipta terutama didalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 tersebut.