TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK(Studi Putusan No. 384/PID.SUS/2015/PN.MTR) - Adi Udayan Prawira Baliono, - (2017)
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Mengenai kasus pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik ini terjadi pada terdakwa Furqan Ermansyah memposting kritikan di account facebook miliknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum materiil dalam tindak pidana pencemaran nama baik serta faktor penyebabnya dan Pertanggungjawaban pidana serta upaya hukum penanggulangan perkara Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 nomor 384/pid.sus/2015/pn.mtr. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yaitu studi kasus putusan nomor 384/pid.sus/2015/pn.mtr. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan sudah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melihat unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya dan terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya dan dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan maka kebenaran yuridis yang terungkap dipersidangan menjadikan putusan hakim mencerminkan rasa keadilan.