TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MAFIA TANAH DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA NASIONAL (Studi Kasus Peralilhan Hak Atas Tanah Keluarga NZ Oleh Asisten Rumah Tangga) - Alya Emaliana, (2023)
Tujuan penulis membuat penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap kasus mafia tanah dari sudut pandang hukum perdata dan juga untuk mengatahui upaya yang harus dilakukan dalam pengembalian kepemilikan yang sudah dialihkan ke pihak lain oleh mafia tanah. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam mengatasi kasus mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. BPN juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah serta membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam kasus yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu kasus Keluarga NZ, diperlukan gugatan perdata dalam pengembalian kepemilikan yaitu sertifikat tanah yang sudah berbalik nama kepada pihak lain. Dalam gugatan tersebut, NZ harus bisa membuktikan hak yang ia dalilkan atau biasa disebut dengan asas actory in cumbit probatio.