TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. PUT/017- K/PM.II-09/AD/I/2015) - Oka Prasetia Tirtawijaya, - (2017)
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur para pengguna transportasi di wilayah Negara Republik Indonesia agar mereka secara tertib dan tidak semena-mena dalam menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya pemerintah diwujudkan dengan menyusun menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatun Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain ysng menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, dan kerugian harta benda pada pemiliknya. Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelangaran hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI yang dituangkan dalam bentuk peraturan disiplin, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pelanggaran ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh setip anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer.