TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BANCASSURANCE(Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 05/KPPU-I/2014) - Nor Aini Mubarok, - (2015)
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Perjanjian KPR BRI antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (Persero) dengan debitur KPR BRI. Perjanjian KPR BRI terbukti memuat persyaratan debitur KPR BRI, diwajibkan membeli barang lain yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari Konsorsium PT.Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance. Dan BRI menetapkan persyaratan term and conditions dalam bancassurance menutup kemungkinan perusahaan asuransi lain menjadi rekanan BRI. Selain itu, BRI melanggar surat edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 12/35/DPNP yang menyatakan bahwa bank wajib memberikan alternatif ke debiturnya minimal tiga perusahaan asuransi, satu di antaranya pihak terafiliasi dengan bank. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian menggunakan kepustakaan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analisis.Hasil penelitian adalah bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terhadap kasus Bancassurance telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi harus ada sinkronisasi dengan peraturan yang ada di bawahnya yaitu Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Perlunya pendekatan rule of reason juga menjadi aspek penting untuk menganalisa adanya unsur persaingan usaha tidak sehat.Para Pelaku Usaha sebagai Terlapor dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 dapat mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Terlapor dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU atau diumumkannya melalui website KPPU