EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2025/MENKES/PER/X/2011 TENTANGIZIN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus...
Saved in:
Main Author: | Ari Rubiantara Adiklana, - (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2017-06-11.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
KIPRAH DR. JOHANNES LEIMENA SEBAGAI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946-1956
by: Rella, Astiannis
Published: (2018) -
STUDI PERBANDINGAN PERSEPSI PERAWAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH TENTANG KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 1239/MENKES/SK/XI/2001 SEBAGAI DASAR HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN PADA LINGKUP OTONOMI DAERAH
by: Muhammad Rakip Latuconsina, et al.
Published: (2010) -
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 519/MENKES/SK/VI/2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT DI PASAR-PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN KEBUMEN HASIL RENOVASI TAHUN 2011-2013
by: Imam Muhsin Mubarok, et al.
Published: (2017) -
HASIL TANGKAPAN BELANGKAS DI PERAIRAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA, PASCA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018
by: Khairul Khairul
Published: (2019) -
Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang Ramah Anak
by: Lailatul Munawwaroh
Published: (2018)