KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI/2013 - Irawan, - (2015)
Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam dunia ketatanegaraan dapat dikatakan merupakan sesuatu hal yang baru. Paham konstitusionalisme memberi dasar atas susunan ketatanegaraan Negara hukum. Banyak kalangan berpendapat munculnya wacana pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari menghangatnya permasalahan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sejatinya permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini ada implikasi dari sebuah kondisi yang tidak lengkap dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kekosongan atau ketidaklengkapan kewenangan lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan Negara Indonesia. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, dan untuk mengetahui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang- undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi, khususnya yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, maka penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah Putusan MK No 97/PUU- XI/2013 melahirkan tugas legislasi bagi DPR dan Pemerintah untuk mengatur mengenai kewenangan penanganan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Alternatif yang mungkin dituangkan dalam Undang-undang yang baru adalah sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi kewenangan PT TUN, karena yang digugat adalah keputusan KPUD, sehingga lebih administratif.