KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI/2013
Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam dunia ketatanegaraan dapat dikatakan merupakan sesuatu hal yang baru. Paham konstitusionalisme memberi dasar atas susunan ketatanegaraan Negara hukum. Banyak kalangan berpendapat munculnya wacana pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari men...
Saved in:
Main Author: | Irawan, - (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2015-01-31.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013)
by: Setiawan, Sigit, et al.
Published: (2016) -
Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
by: Debi, Rosandra, et al.
Published: (2015) -
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)
by: Moch. Muhibbin,
Published: (2023) -
PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)
by: Nana Supena,
Published: (2022) -
PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014)
by: Cyndy Claudia Puspa Indah, -
Published: (2019)