ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN

• Main Author: Shanti Sri Darmawati, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-06-24.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2700/9/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/7/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2700/5/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Latar belakang penelitian ini yaitu pembatalan pelaksanaan lelang dilakukan untuk mengetahui bagaimana tata cara proses pelaksanaan pembatalan pelaksanaan lelang yang telah didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada umumnya tindakan kreditur apabila debitur wanprestasi adalah dengan pelaksanaan pelelangan umum sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan tanpa memperhatikan kondisi ekonomi debitur, sehingga debitur dengan mudahnya kehilangan harta bendanya yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana upaya-upaya Debitur dalam membatalkan pelaksanaan lelang? Dan apakah kendala-kendala yang dihadapi Debitur pada saat melakukan pembatalan pelaksanaan lelang? Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Undang-Undang, buku- buku. Kesimpulan penelitian ini dilakukan agar sebagai debitur tidak mudah kehilangan harta bendanya yang digunakan sebagai obyek jaminan Hak Tanggungan karena dapat dilakukan upaya-upaya terhadap kreditur. Penelitian tentang Pembatalan Pelaksanaan Lelang ini ditujukan kepada masyarakat agar mendapat pengetahuan tentang tata cara proses pencabutan lelang sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan dan karena kurangnya informasi kepada masyarakat akan proses- proses birokrasi sehingga masyarakat pada umumnya memakai jasa pihak ketiga dengan adanya biaya, yang seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.