PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN TKI DILUAR NEGERI

• Main Author: Cut Permata Sari, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-06-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2707/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2707/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tenaga Kerja Indonesia pada saat ini, umumnya sebagian besar merupakan seorang wanita. Mereka berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang besar untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan bersifat prosedural yang telah ditentukan pemerintah maupun akibat minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan latar belakang, maka perlu dikaji permasalahan mengenai Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita terhadap pelaku kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang- undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh majikan atau tersangka merupakan suatu tindak pidana penganiayaan dan perampasan hak kemerdekaan hidup seseorang sesuai dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita yang sering mengalami perlakuan tidak wajar diluar negeri.