PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERINDIKASI HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

• Main Author: Nur Aini, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-01-24.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2718/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2718/10/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta Konvensi yang dapat melindungi para Pekerja Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya prinsip-prinsip yang dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berupa pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi. Human Trafficking di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, seseorang dikatakan terindikasi human trafficking apabila seseorang tersebut dibelenggu dalam perbudakan atau perhambaan untuk menjalani kerja paksa, diangkut, direkrut, dalam penampungan atau pengiriman dengan cara pemindahan atau penerimaan seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi rentan atau penjeratan hutang dengan memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi maka hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia.