PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam materi pasal-pasaln...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Dinda Dinanti, - (Author)
Format: Book
Published: 2015-01-27.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoupnvj_2720
042 |a dc 
100 1 0 |a Dinda Dinanti, -  |e author 
245 0 0 |a PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 
260 |c 2015-01-27. 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/1/AWAL.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/2/ABSTRAK.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/3/BAB%20I.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/4/BAB%20II.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/5/BAB%20III.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/6/BAB%20IV.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/7/BAB%20V.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2720/10/LAMPIRAN.pdf 
520 |a Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan sering dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa. Penelitian ini menggunakan literatur penelitian dan kemudian dijelaskan dalam temuan dan analisis. Hukum di Indonesia telah menjamin hak-hak terdakwa dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklasari Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah "asas praduga tak bersalah" yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde). 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/2720/ 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/ 
856 4 1 |u http://repository.upnvj.ac.id/2720/  |z Link Metadata