PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA - Dinda Dinanti, - (2015)
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan sering dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa. Penelitian ini menggunakan literatur penelitian dan kemudian dijelaskan dalam temuan dan analisis. Hukum di Indonesia telah menjamin hak-hak terdakwa dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklasari Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah "asas praduga tak bersalah" yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde).