TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati, S.Sos Analisa Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.)

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun baik dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegaha...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Meiyandri Nur Affiyah, - (Author)
Format: Book
Published: 2015-01-31.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoupnvj_2723
042 |a dc 
100 1 0 |a Meiyandri Nur Affiyah, -  |e author 
245 0 0 |a TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati, S.Sos Analisa Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.) 
260 |c 2015-01-31. 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/2/AWAL.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/1/ABSTRAK.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/3/BAB%20I.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/4/BAB%20II.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/5/BAB%20III.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/6/BAB%20IV.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/7/BAB%20V.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/2723/10/LAMPIRAN.pdf 
520 |a Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun baik dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi kewenangan tersebut tetap dijalankan oleh Jaksa KPK dalam bebrapa kasus. Tugas KPK hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU KPK. Sedangkan dalam UU PPTPPU KPK hanya sebagai penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu kewenangan KPK dalam penunutan tindak pidana pencucian uang perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan tersebut. Saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang TIPIKOR dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan TPPU permasalahan yang diambil antara lain menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU. KPK hadir sebagai sebuah solusi atau permasalahan korupsi saat ini. 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/2723/ 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/ 
856 4 1 |u http://repository.upnvj.ac.id/2723/  |z Link Metadata