TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TERHADAP KETENTUAN ADMINISTRATIF PRAKTIK KEDOKTERAN - Patrecya Rossa Agustina, - (2015)
Kesehatan merupakan salah satu indikasi pembangunan nasional. Selain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga sebagai pendukung pertahanan dan daya saing bangsa. Kesehatan erat hubungannya dengan peasien dan tenaga medis, yang dalam hal ini dikaitkan dengan dokter. Seiring berkembangannya zaman, posisi pasien yang tadinya pasif berubah menjadi lebih aktif dan lebih cerdas berkaitan dengan segala tindakan dokter, dimulai dari pemeriksaan, tindakan lanjut, sampai pada perizinan yang dimiliki oleh dokter. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter mendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter merupakan adalah satu dari beberapa profesi yang terikat pada suatu ikatan profesi dan diberikan otonomi oleh pemerintah untuk meregulasi dirinya sendiri. Salah satu bukti pemberian otonom dari pemerintah adalah dengan didirikannya lembaga Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas dokter dan pengawasan berjalannya sistem praktik kedokteran di Indonesia. Dengan berdirinya Konsil Kedokteran Indonesia, maka mulai terbentuk peraturan-peraturan pedoman pelaksanaan praktik kedokteran yang dikenal dengan peraturan konsil kedokteran.