TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEWARGANEGARAAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 250/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel)

• Main Author: Rio Rahmawan, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-08-22.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2726/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2726/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seorang anak yang lahir akibat perkawinan campuran kedua orang tuanya secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 250/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL telah memutuskan mengenai status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia dengan Amerika. Terhadap putusan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap putusan Pengadilan tersebut mengenai status anak dan kedudukan anak bila ditinjau dari UU 12/2006.