ANALISA YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA - Faizal Rapsanjani, - (2016)
Menjamurnya pasar modern dengan keanekaragaman produk-produk yang ditawarkan dan kenyamanan dalam berbelanja, membawa implikasi bagi eksistensi pasar tradisional yang kebanyakan kondisinya lebih tertinggal baik secara fisik maupun manajemen, seperti kenyamanan, keamanan, dan kebersihanya jika dibandingkan dengan toko modern. Kondisi ini juga ditunjang dengan fenomena jarak yang berdekatan, bahkan bersebelahan dengan toko modern. Sehingga semakin meningkatkan persaingan usaha diantara pasar tersebut yang pada akhirnya berpotensi mematikan pasar tradisional. Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2000 menyebutkan ada lima indikasi yang merujuk pada perwujudan keseimbangan kepentingan, yaitu keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang harus sejalan dengan kepentingan umum. Lima indikasi tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 dan Nomor 70 Tahun 2013 dan Undang- undang Nomer 5 Tahun 1999. Dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan daerah merupakan produk hukum pemerintahan di daerah. Peraturan daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan asas keseimbangan pelaku usaha di daerah. Perkembangan pesat sektor usaha ritel menggambarkan pasar tradisional, semakin tersisih dengan keberadaan ritel modern. Dasar hukum pengaturan persaingan pelaku usaha toko modern dengan pasar tradisional di daerah merupakan suatu kajian penting untuk mengukur pencerminan asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha tersebut agar tercipta iklim persaingan usaha yang kondusif.