PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017)

• Main Author: Nuraisyah Rafika Riany, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-07-10.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2747/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2747/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana desersi dalam pemeriksaan In Absensia dan mengetahui penerapan hukum pidana pada peradilan In Absensia pada tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan dari salah satu putusan mengenai masalah tindak pidana desersi dalam pemeriksaan In Absensia. Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu membahas dan meneliti tentang hukum mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi dan proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana desersi yang pelakunya tidak mengikuti persidangan di pengadilan militer Jakarta II-08. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu menelaah data yang di peroleh melalui literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan In Absensia diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam pemeriksaan In Absensia dalam Putusan Nomor PUT/133- K/PM.II-08/AD/VI/2017, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Selanjutnya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi. Majelis Hakim mempertimbangkan baik dari fakta-fakta hukum, keterangan saksi maupun barang bukti yang mendukung sehingga menimbulkan efek jera terhadap terpidana serta menimbulkan rasa takut terhadap prajurit militer agar tidak melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara in absensia.