KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Regional Heads have an important role in implementing the National Strategic Program set by the Central Government. However, there are situations where the Regional Head does not fulfill his duties and obligations regarding the implementation of the program. To overcome this, Law Number 23 of 2014 c...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Kelvin Breyen Hutabarat, (Author)
Format:	Book
Published:	2024-01-12.
Subjects:	Thesis NonPeerReviewed
Online Access:	Link Metadata
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISETUJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI PRESIDEN
by: Amar Ridhwan Pangestu,
Published: (2022)

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Efendi, Febri Mahfud, et al.
Published: (2016)

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)
by: PRASETYANTO, RESTUDY
Published: (2007)

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)
by: Ersa Hamzah,
Published: (2022)

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)
by: Putri Sukmiani,
Published: (2022)

KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
by: Sulistiyono, -
Published: (2015)

KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TERHADAP PENANGANAN KORUPSI
by: Mohammad Aldi Aliansyah, , et al.
Published: (2021)

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2014
by: Melly Kemala Winta, -
Published: (2015)

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG UUPA TERHADAP KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
by: JANNAH , NUR
Published: (2010)

Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kreditor Dalam MelaksanakanEksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: Putri, Bintang Adita, et al.
Published: (2014)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
by: M. Khoiri, -
Published: (2018)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHANEKONOMI DAERAH KABUPATEN BREBES SEBELUM DAN SESUDAHBERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH(TAHUN 1993-2004)
by: RISGIANTO, RISGIANTO
Published: (2007)

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: Muthia Sakti, -
Published: (2015)

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta)
by: Kurniawan, Yonart Nanda Dedy
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
by: Icha Dwi Pramestia,
Published: (2021)

NASKAH AKADEMIK PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
by: Wicipto Setiadi, -
Published: (2011)

Pereduksian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)
by: WASKITA, MUHAMMAD HERU
Published: (2012)

IDENTIFIKASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 YANG SEBAGIAN KETENTUANNYA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
by: Djoko Djumarno,
Published: (2021)

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PADA PASAL 21 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DALAM PENGAJUAN MEREK GEPREK BENSU
by: Hawila Winona Lakusa,
Published: (2022)

ANALISIS REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHADIRAN ORANG ASLI PAPUA DALAM MENGATUR DAERAH OTONOMI BARU
by: Muhammad Apriliansyah,
Published: (2023)

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
by: Agus Tri Utomo, -
Published: (2013)

PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PERKAWINAN SIRRI DAN HAK-HAK ANAK (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG KEPENDUDUKAN)
by: Ananda Saputra,
Published: (2022)

PELAKSANAAN PATIENT SAFETY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BANTUL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
by: Yuni Fitriana, et al.
Published: (2018)

Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah(Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi)
by: Febrantoro, Bagas, et al.
Published: (2015)

ANALISA RUH PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL (UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003)
by: Yusri Herman
Published: (2018)

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKA
by: Agus Arifin, -
Published: (2015)

PROSPEK GURU AGAMA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NOMOR 14/2005
by: Buna'i -
Published: (2006)

PROSPEK GURU AGAMA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NOMOR 14/2005
by: Buna'i -
Published: (2006)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAKBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: Erna Rachmania, -
Published: (2015)

REFORMULASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI
by: Rizkydhio Putera Bermuda,
Published: (2023)

PEMBATALAN HIBAH WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN DARI PEMBERI HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan MA No. 3704 K/PDT/1991)
by: Ariani Rahma Kusuma, -
Published: (2014)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU OUTSORSING.
by: Yudi Rijali Muslim,
Published: (2023)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI ASAS ERGA OMNES (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)
by: Fadly Ikhsan Pradana,
Published: (2021)

ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor AN. Wawan Hermawan)
by: Erika Handayani, -
Published: (2018)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
by: Bastoni, Mohammad
Published: (2011)

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
by: Fathony, -
Published: (2015)

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
by: Karina Novita Dewi,
Published: (2022)

Perjanjian Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Islam
by: Setiyanto, Herman
Published: (2010)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Banding Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)
by: Awaludin Sopian, -
Published: (2016)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
by: Lestari, Yanti Sri
Published: (2017)