KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Regional Heads have an important role in implementing the National Strategic Program set by the Central Government. However, there are situations where the Regional Head does not fulfill his duties and obligations regarding the implementation of the program. To overcome this, Law Number 23 of 2014 c...
Saved in:
Main Author: | Kelvin Breyen Hutabarat, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2024-01-12.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISETUJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI PRESIDEN
by: Amar Ridhwan Pangestu,
Published: (2022) -
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Efendi, Febri Mahfud, et al.
Published: (2016) -
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)
by: PRASETYANTO, RESTUDY
Published: (2007) -
PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)
by: Ersa Hamzah,
Published: (2022) -
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)
by: Putri Sukmiani,
Published: (2022)