PENOLAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP MASUKNYA MANUSIA PERAHU PERIODE 2013-2015 - Sugismi Novitasari, - (2016)
Australia merupakan salah satu negara tujuan favorit dan juga salah satu negara peratifikasi Konvensi, tetapi dalam hal penanganan terhadap manusia perahu, Australia menerapkan kebijakan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Kebijakan Australia terhadap manusia perahu periode 2013- 2015 disebut dengan Operasi Perbatasan Kedaulatan. Operasi ini dilakukan dengan mengadakan patroli laut di wilayah-wilayah perairan terluar Australia, membawa manusia perahu ke negara ketiga atau ke pusat detensi, bahkan.mengusir kembali kapal yang masuk ke perairan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk menjabarkan serta menggambarkan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap manusia perahu. Penelitian ini menggunakan satu teori besar, yaitu teori analisa kebijakan luar negeri. Teori ini terbagi menjadi dua determinan yaitu determinan internal atau domestik yang terdiri dari faktor geografis, kepentingan nasional dan populist appeal, sedangkan determinan eksternal terdiri dari Global War on Terror dan Fear of Asian. Faktor geografis Australia menentukan arah kebijakan yang diambil mengingat kondisi Australia jauh dari negara-negara koloninya. Kepentingan nasional Australia adalah untuk menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman yang datang, baik dari state actors maupun non state actors. Dalam kondisi negara yang demokratis, penolakan masyarakat Australia terhadap masuknya manusia perahu akan diperhitungkan untuk dijadikan suatu kebijakan. Sedangkan dari faktor eksternal, Australia berusaha untuk menghindari masuknya jaringan terorisme yang menyusup ke dalam rombongan manusia perahu. Dominasi warga Asia menimbulkan ketakutan bagi pemerintah Australia, karena penduduk Australia kini bukan hanya berisi orang- orang White Australian. Maka dari itu Australia sebagai negara berdaulat melaksanakan kebijakan yang tegas untuk menghalau masuknya manusia perahu ke negaranya meskipun kebijakan tersebut melanggap prinsip hukum internasional.