ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL (FASOS) DAN FASILITAS UMUM (FASUM) PADA PERUMAHAN DI KOTA DEPOK (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok) - Ibrahim Surya, - (2016)
Penelitian ini dilakukan di Kota Depok dengan sasaran penelitian pada Perumahan yang terdiri dari: perumahan milik pemerintah dan perumahan swasta. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Perumahan berkaitan erat dengan tanah dan bangunan yang disebut dengan properti. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan terhadap rumah akan meningkat dan semakin banyak juga lahan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, muncul pembangunan perumahan sistem rumah susun. Pemenuhan kebutuhan akan rumah membuat banyak muncul perusahaan pembangunan perumahan yang disebut dengan developer dengan membangun perumahan sistem rumah susun. Pembangunan perumahan sistem rumah susun ini menjadi bisnis di bidang properti yang sangat menjanjikan. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, developer tidak dapat melakukan perjanjian pendahuluan yaitu perjanjian pengikatan jual beli sebelum memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah; kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum keterbangunan paling sedikit 40 % (dua puluh persen) dan hal yang diperjanjikan.Ketentuan inimenjadi masalah bagi developer. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengadaan dan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari developer kepada Pemerintah Daerah, dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut. Berdasarkan Penelitian maka bahwa tidak terdapat aturan dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) mengenai pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang perumahan di Kota Depok. Namun terdapat aturan-aturan hukum yang mengharuskan pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum pada kawasan perumahan dan permukiman. Adapun pengelolaan oleh Pemda belum maksimal dikarenakan masih banyaknya developer yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya sehingga pada akhirnya konsumen/user lah yang mengalami kerugian..