TINDAK PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Kasus Putusan No: 610/PID.SUS/2012/PN.DPK) - Ayu Larasati, - (2016)
Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan didalamnya, diant aranya berbagai macam satwa. Satwa merupakan aset Negara yang tidak ternilai harganya. Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak tak tergantikan. Kepemilikan satwa untuk kepentingan pribadi, tanpa kita sadari akan berimbas semakin sedikitnya jumlah spesies satwa tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Pertanggungjawaban pelaku t indak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang di kaitakan dengan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data utama adalah data sekunder. Simpulan dari Penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Perlindungan terhadap kepemilikan satwa juga telah dirumuskan dalam bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemlikan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai larangan memiliki satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dengan ancaman sanksi dalam Pasal 40 ayat (2) bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.