"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI" (Studi Kasus Putusan No.155/PID.SUS/2013/PN.CMS)"

• Main Author: Syari Fatul Handayani, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2017-01-16.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3286/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/8/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3286/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan subjek hukum orang atau manusia. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi lebih condong kepada tindakan administrasi maupun pemulihan kondisi sebelumnya, seperti perbaikan pengelolaan limbah maupun pemulihan lingkungan untuk tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT Albasi Priangan Lestari, bertujuan untuk mengetahui tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan KIHP sebagai induk peraturan pidana di Indonesia dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana azas lex specialis derogatlegi generali. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup yaitu perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 116 s/d 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari berdasarkan KUHAP.