AKIBAT HUKUM PEMBEBASAN LAHAN PERMUKIMAN WARGA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus No. 2190/K/Pdt/2013)

• Main Author: Septora Ariatama, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-25.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3288/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/1/abstrak.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/3/BAB%20I%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/4/BAB%20II%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/5/BAB%20III%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/6/BAB%20IV%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/9/BAB%20V%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/8/DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3288/10/Lampiran.pdf
• Keywords: K Law (General)

Pengadaan Tanah yaitu Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengaturan mengenai pengadaan tanah ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan lain. Dalam pengadaan tanah masalah yang paling kompleks adalah mengenai pemberian ganti kerugian terhadap para pemilik tanah yang permukiman nya masuk dalam kegiatan pengadaan tanah. Permasalahan dan tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur yang seharusnya dalam mensukseskan pengadaan tanah dan bagaimanakah undang-undang serta peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengambilan tanah permukiman warga untuk keperluan pengadaan tanah serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengadaan tanah itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan tanah namun dalam prakteknya masih saja banyak kesalahan baik yang dilakukan oleh instansi pengadaan tanah yang kurang teliti dalam menjalankan tugas dan wewenang nya maupun dari pemilik lahan itu sendiri yang tidak mau permukiman nya dibebaskan untuk kesuksesan pengadaan tanah tersebut. Serta masalah pemberian ganti rugi yang tidak sesuai masih menjadi masalah utama yang terjadi dalam pengadaan tanah sehingga menimbulkan konflik hingga ke lembaga peradilan. Sehingga untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik dalam pengadaan tanah maka pemberian ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ada.