ANALISA YURIDIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TRASPORTASI MASSAL PROYEK MASS RAPID TRANSIT DI DKI JAKARTA - Puji Rahayu, - (2016)
Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup. Di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan menunjukan bahwa pemanfaatan tanah telah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama pada ruang bawah tanah dan ruang atas tanah. Penelitian mengenai pembangunan Proyek MRT untuk mengetahui pengaturan dan penetapan dalam pembangunan Proyek MRT ditinjau dari aspek Hukum Nasional saat ini dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pembebasan tanah atas proses pembangunan Proyek MRT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan dan penetapan pembangunan Proyek MRT didasari oleh Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penguasaan Perencanaan atau Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan tanah dalam pembangunan Proyek MRT didasari oleh Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah. Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pembebasan tanah dan melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan tugas pokok fungsinya yaitu dengan mengacu kepada peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.