PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CRACKER YANG MELAKUKAN PERETASAN WEBSITE PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 253/Pid.B/2013/PN JR) - Fildza Ramadiansyah, - (2016)
Cyber Crime berkembang di Indonesia dikarenakan teknologi yang berkembang sangat pesatnya, tindak pidana cyber crime di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, dikarenakan semakin pesatnya teknologi maka cyber crime pun semakin beragam, hal ini yang menjadi alasan Indonesia pada tahun 2008 mengganti UU Telekomunikasi menjadi UU ITE. Oleh karena semakin berkembangnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana cyber crime serta unsur-unsur kejahatan tersebut didalam UU ITE dan KUHP. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normative dengansumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur cracking sebelum adanya UU ITE juga diatur dalam UU Telekomunikasi dan KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini dijatuhi pidana dengan pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut.