PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012) - Christina Latuheru, - (2016)
Militer adalah organ Negara yang mendapat kewenangan dari Negara untuk melakukan kekuasaan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Senjata api adalah alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, yang dapatdirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas- gas yang dihasilkan daripenyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Seiring perkembangannya banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api. Para pelaku penyalahgunaan senjata api ini dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.Oleh Karena itu dalam penelitian ini mengangkat contoh dalam kasus Nomor 164-K PM II-08/AL/VI/2012 yang sudah penulis jelaskan, dalam kasus tersebut bahwa Terdakwa Kls Ptr Dwijo Iskono yang telah mencuri senjata api milik Dan KRI dan menyalahgunakannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normative bersifat deskriptif yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Fakta-fakta yang melatarbelakangi skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukum militer dalam mengatasi penyalahgunaan senjata api dan bentuk pertanggung jawaban pidana anggota TNI yang menyalah gunakan senjata api.