TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 663/B/Pdt.Sus-Arbt/2014) - Ni Putu Supradnyani, - (2016)
Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Indonesia perlu menata kembali sistem perekonomiannya. Aspek penanaman modal asing atau investasi asing menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan untuk memulihkan sistem perekonomian Indonesia. Namun banyaknya investor asing yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia menjadi kendala dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu pemicu enggannya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Akibat ketidakpastian hukum ini adalah kesimpangsiuran cara yang di tempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat isu penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normatif dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepastian hukum yang dapat diberikan oleh para pihak yang memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Para pihak harus memiliki itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam melaksanakan Putusan Arbitrase, sehingga apapun hasil keputusan Lembaga Arbitrase dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Serta para pihak yang bersengketa harus mentaati isi perjanjian sesuai dengan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu suatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan juga karena Putusan Arbitrase bersifat final and binding maka tidak dapat diajukan banding atau kasasi melainkan hanya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mengandung unsur pidana atau perdata. Serta mengenai kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang telah di jatuhi Putusan Arbitrase yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang telah di jatuhi Putusan Arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).