TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG(Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/Pn.Mdn) - Wayan Vitri Primasari, - (2016)
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya mengenai perdagangan anak semakin meningkat. Masalah perlindungan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi dan generasi muda penerus bangsa di masa mendatang, oleh karena itu penulis meneliti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya mengenai perdagangan wanita dan anak. Pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder. Pada kasus yang diteliti, pelaku perdagangan wanita dan anak melakukan tindak pidana perdagangan anak dan didakwakan dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta didakwakan dengan dakwaan subsidair pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Pelaksanaan pembuktian tersebut dimulai dengan menghadirkan para saksi di muka sidang pengadilan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan terhadap alat bukti ini menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menuangkan hal tersebut dalam surat tuntutan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Dalam pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri Medan bahwa surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perkara: PDM- 603/Ep.2/Mdn/07/2012 unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak telah terbukti. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaannya dengan cermat tetap berpedoman kepada ketentuan yang sah menurut Undang-Undang sehingga mempersempit kesempatan terdakwa untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Namun perlu juga diadakan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang agar lebih lengkap dan merinci secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan anak agar dapat melindungi setiap wanita dan anak yang mulai menjadi lahan bisnis melalui perdagangan orang.