TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK RUMAH DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 192/G/2011/PTUN-JKT)

• Main Author: Dera Puspita Andini, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-21.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3307/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/9/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/3/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3307/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pemerintah secara teratur mengadakan perumahan dinas bagi pegawainya. Diantara rumah-rumah dinas tersebut ada yang disediakan untuk dimiliki secara sewa-beli oleh pegawai yang bersangkutan untuk menjamin tersedianya rumah tinggal bagi pegawai tersebut pada masa sesudah pensiun. Rumah ini dikenal dengan Rumah Dinas Golongan III. Untuk menghuni rumah dinas harus memiliki Surat Izin Penghunian yang diterbitkan oleh Pengelola Rumah Dinas yang bertujuan sebagai tanda bukti untuk menempati rumah dinas tersebut. Penerbitan Surat Izin Penghunian yang sesuai antara jabatan dengan golongan rumah dinas. Sehingga pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah menempati rumah dinas tersebut dari Instansi ia bekerja tidak dapat seenaknya saja mengambil keputusan untuk mengosongkan rumah dinas yang telah ditempati oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Undang-Undang yang mengatur mengenai proses pengalihan hak rumah dinas ini berjalan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dilakukan mulai tahapan-tahapan yang cukup panjang, dimulai dari kelengkapan permohonan hak pengalihan rumah dinas, perjanjian sewa beli sampai dengan diperolehnya hak tertentu atas tanah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah memerlukan waktu yang dimulai dari pengumpulan data fisik yaitu menentukan letak tanah, penetapan batas-batas tanah dan luasnya sampai pengumpulan data yuridis berupa bukti-bukti kepemilikan, setelah itu data fisik dan data yuridis yang dikumpulkan tersebut diumumkan guna memberi kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan tentang permohonan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses dan kendala dalam pengalihan hak rumah dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang-Undang.