ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MILTER( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/MIL/2014)

• Main Author: Vicky Adrian Eman, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2017-01-21.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3487/8/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/4/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3487/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Perkawinan merupakan suatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu, suatu perkawinan dapat menjadi suatu hal yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera, namun sangat di sayangkan ada sebagian orang yang menodai tujuan baik dari sebuah perkawinan dengan melakukan tindak pidana kejahatan terhdap perkawinan. Maka dengan itu penulisan mengangkat tema Apakah perbuatan terdakwa memalsukan asal-usul perkawinan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Apakah sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Untuk menganalisis penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Untuk sumber penulisan penulis menggunakan metode yuridis normative. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemalsuan yaitu dengan menerapkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 263 Ayat (2) KUHP dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sehingga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 317 K/MIL/2014 seharusnya mempertimbangkan hal lain yang telah dilakukan terdakwa dimana di jelaskan dalam keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti berupa surat yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyuruh dan membiayai kekasihnya untuk melakukan aborsi.