TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN PENERBANGAN KOMERSIL(Studi Kasus Putusan Nomor 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT- PST )

• Main Author: Muhammad Ichsan Nur, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-20.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3497/1/Awal.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/9/RIWAYAT%20HIDUP%20IHSAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3497/10/lampiran.pdf
• Keywords: K Law (General)

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, hampir semua sendi kehidupan perekonomian nasional memburuk, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Dimana krisis tersebut membawa perubahan yang sangat penting bagi peraturan kepailitan di Indonesia. Lalu pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap Faillissements Verordening 1906. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap perusahaan penerbangan yang ditetapkan pailit berdasarkan putusan No. 77/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga, JKT-PST. Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban perdata dan perlindungan hukum, serta penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang seharusnya dapat dilakukan agar perusahaan maskapai penerbangan yaitu PT. Metro Batavia tidak sampai diputuskan pailit adalah dengan adanya campur tangan dari dewan komisaris di perusahaan itu untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap struktur keuangan dan kinerja di PT. Metro Batavia, serta juga melakukan evaluasi terhadap setiap laporan keuangan yang masuk dari perusahaan maskapai penerbangan tersebut, sehingga dari awal bisa diketahui suatu indikasi ke arah kebangkrutan dari perusahaan maskapai penerbangan itu, dan akibat hukum ditetapkannya pailit terhadap PT. Metro Batavia adalah bahwa perusahaan tersebut akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta benda/ aset dari perusahaan itu.