ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMER 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Kasus Putusan No.354/PID.B/2013/PN.PSP) - Arif Bayu Praminto, - (2016)
Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang namun membakaran hutan secara terbatas di perkenankan hanya untuk tujuan khusus tau kondisi yang tidak dapat dielakan, antara lain pengenfalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat dan satwa, pelaksanaan pembakaran secara terbatas harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Maka dengan itu penulisan ini mengangkat mengenai pertanggungjawaban pelaku pembakaran hutan serta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Untuk menganalisis penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, kesengajaan dan kealpaan hukum pidana. Untuk sumber penulisan penulis menggunkan metode yuridis normative. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, memberatkan dan unsur-unsur yang diterapkan bagi para terdakwa serta, Selain Itu pidana penjara yang dijatuhakan dalam perkara pidana tersebut kurang sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam pasalnya karena mengingat dampak dari pembakaran hutan sangatlah berbahaya