PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor:228K/Pdt.Sus-PHI/2015) - Wirya Agung Kusuma Putra, - (2016)
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang seharusnya masih berlangsung terus karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dengan demikian, Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi antara perusahaan dengan pekerja/buruh yang berstatus tetap yang telah melewati masa percobaan. Pemutusan hubungan kerja sering kali diakhiri dengan perselisihan. Perselihian tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan secara individu atau serikat pekerja dengan persatuan pengusaha atau antara pekerja individu dengan persatuan pengusaha Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pasca Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 228 K/Pdt.sus- PHI/2015). Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori keadilan yang dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor pendukung perlindungan hukum terhadap pekerja pasca terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data utama adalah data sekunder.