ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA PERPAJAKAN(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/PID.SUS/2013) - Bobby Christovorus Mesi, - (2016)
Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak merupakan kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perpajakan yakni pendapatan yang diperkirakan dari sektor pajak tidak maksimal. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan Pegawai Negri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak biasanya dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang. Unsur penyalahgunaan wewenang termasuk dalam unsur tindak pidana korupsi Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana perpajakan dan korupsi. Kedua, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara perpajakan. Pembahasan terhadap permasalahan diatas dilakukan melalui metode pengumpulan data yang bersumber dari media elektronik, jurnal yang menyangkut tentang permasalahan perpajakan dan tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga menggunakan metode Library Research yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ke objek penelitian melainkan dengan penelusuran buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian pemasalahan. Dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan yakni, pertama penegakan hukum tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sepanjang menyangkut penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu badan serta dapat merugikan keuangan negara dengan nilai diatas satu milyar rupiah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi pada perkara perpajakan menyangkut unsur penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.