TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL

• Main Author: Rahmatun Nissya, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-28.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3506/1/Awal.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/2/Abstrak.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/4/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3506/10/Lampiran.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Pengaturan mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, termasuk pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak hingga saat ini masih digunakan di dalam sidang pengadilan dalam proses pencarian alat bukti untuk persidangan. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan dan perbandingan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori pembuktian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Mengkaji hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses pembuktian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan sama-sama berusaha menegakkan kebenaran materiil yang mengacu terhadap KUHAP secara tegas, dan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP.