EKONOMI POLITIK FOREIGN DIRECT INVESTMENT : ANALISIS DINAMIKA PERSETUJUAN KEBERLANJUTAN OPERASI (FDI) FREEPORT OLEH INDONESIA 2009 - 2014

• Main Author: Yolanda Elyza Lutfiah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-01-26.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3730/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3730/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: JS Local government Municipal government; JZ International relations

Penelitian ini mencermati aspek lintas batas negara mengenai "Ekonomi Politik Foreign Direct Investment : Analisis Dinamika Persetujuan Keberlanjutan Operasi (FDI) Freeport oleh Indonesia 2009-2014". Tahun 2009 menjadi titik tolak Indonesia untuk membenahi sektor pertambangan, dengan melahirkan UU No.4/2009 tentang mineral dan batu bara (minerba) yang secara hukum melikuidasi UU No.11/1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. UU minerba mewajibkan para kontraktor seperti membuat smelter, mentaati ketentuan divestasi, bea keluar progresif, dan model pelaksanaan menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Namun PT. Freeport Indonesia menolak untuk mematuhi ketentuan UU minerba, karena mereka dilindungi oleh KK yang bersifat lex specialis dan tidak berubah karena perundang-undangan yang bersifat lex generalis. Akhirnya izin ekspor konsentrat PTFI ditangguhkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan untuk mengeksekusi penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dinamika yang terjadi melibatkan aktor state, MNC dan elit. Selanjutnya kasus ini akan diteliti prosesnya menggunakan investasi asing, eclectic theory, konsep MNC-state-elite dan konsep ekonomi politik pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika keberlanjutan Freeport di Indonesia mencerminkan sebuah praktik korporatokrasi sebagai hasil interaksi dan tendensi intervensi dimana perusahaan menguasasi birokrasi pemerintahan. Interaksi ini juga memperlihatkan perselingkuhan antara negara dan perusahaan multinasional. Sistem korporatokrasi dikonstruksikan atas adanya kepentingan antara pengusaha dengan penguasa (birokrasi).