ANALISIS KEGAGALAN KERJASAMA INDONESIA-TIONGKOK DALAM PROJECT 6 - Kharisma Dwi Fausi, - (2015)
Dalam era globalisasi ini, jarak bukanlah menjadi hambatan bagi manusia. Jarak yang membentang ratusan kilometer hingga, berbeda negara dan kawasan seolah-olah semakin dekat, demikian pula dengan perdagangan. Saat ini suatu negara dapat menjual barang dari negara tersebut keseluruh penjuru dunia dengan mudah. Saat ini jalur laut masih memegang peran jalur yang sangat penting untuk mendistribusikan barang yang diperdagangkan. Tidak heran jika negara-negara maju sangat fokus pada masalah keamanan maritim. Dalam teori kamanan maritim disebutkan bahwa segala bentuk ancaman yang terjadi di laut baik itu militer maupun non militer seperti permasalahan lingkungan, masuk kedalam ranah keamanan maritim. Tiongkok sendiri menjadi salah satu negara yang fokus terhadap keamanan maritim terutama di Selat Malaka. Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 lalu, membuat Tiongkok akan memberikan bantuan perbaikan suar yang rusak akibat tsunami yang dikenal dengan project 6. Kerjasama secara resmi dimulai pada tahun 2011, namun di tahun 2013 pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan menganggap kerjasama ini selesai tanpa bantuan dari Tiongkok. Faktor yang membuat kerjasama ini batal karena Tiongkok meminta pasir untuk di kirim ke Tiongkok dan karena keadaan yang mendesak membuat Indonesia secara mandiri menyelesaikan project 6 ini. Selain itu disiapkannya Jalur Sutra membuat Selat Malaka tidak lagi jalur perdagangan satu-satunya Tiongkok. Teori yang tepat untuk menggambarkan kasus diatas adalah teori pilihan rasional. Indonesia dihadapkan oleh dua pilihan dan memilih salah satu yang dianggap paling tepat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di peroleh melalui wawancara di Kementerian Perhubungan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, situs pemerintahan dan situs berita.