TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(Studi Kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan)
Pemerintah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan tidak hanya menggunakan instrument yuridis (Undang-Undang dan Keputusan) melainkan juga fungsi administrasi yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan dan fungsinya secara maksimal kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerinta...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2012-03-14.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Pemerintah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan tidak hanya menggunakan instrument yuridis (Undang-Undang dan Keputusan) melainkan juga fungsi administrasi yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan dan fungsinya secara maksimal kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah pusat ataupun daerah oleh undang-undang merupakan konsekuensi logis, karena pemerintah bukan hanya kepada eksekutif melainkan juga sebagai kepala pemerintahan pusat ataupun di daerah. Hal ini dapat dimengerti karena tugas dan fungsi birokrasi pemerintah adalah merupakan jembatan penghubung antara kepentingan Negara dengan kepentingan rakyatnya. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upnvj.ac.id/3805/1/AWAL.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/2/ABSTRAK.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/3/BAB%20I.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/4/BAB%20II.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/5/BAB%20III.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/6/BAB%20IV.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/7/BAB%20V.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.upnvj.ac.id/3805/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf |