TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(Studi Kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan)

Pemerintah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan tidak hanya menggunakan instrument yuridis (Undang-Undang dan Keputusan) melainkan juga fungsi administrasi yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan dan fungsinya secara maksimal kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerinta...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mujiati, - (Author)
Format: Book
Published: 2012-03-14.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoupnvj_3805
042 |a dc 
100 1 0 |a Mujiati, -  |e author 
245 0 0 |a TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(Studi Kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) 
260 |c 2012-03-14. 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/1/AWAL.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/2/ABSTRAK.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/3/BAB%20I.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/4/BAB%20II.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/5/BAB%20III.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/6/BAB%20IV.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/7/BAB%20V.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/3805/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf 
520 |a Pemerintah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan tidak hanya menggunakan instrument yuridis (Undang-Undang dan Keputusan) melainkan juga fungsi administrasi yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan dan fungsinya secara maksimal kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah pusat ataupun daerah oleh undang-undang merupakan konsekuensi logis, karena pemerintah bukan hanya kepada eksekutif melainkan juga sebagai kepala pemerintahan pusat ataupun di daerah. Hal ini dapat dimengerti karena tugas dan fungsi birokrasi pemerintah adalah merupakan jembatan penghubung antara kepentingan Negara dengan kepentingan rakyatnya. 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
546 |a id 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/3805/ 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/ 
856 4 1 |u http://repository.upnvj.ac.id/3805/  |z Link Metadata