PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TANAH(Studi Kasus: Perkara Putusan No:1270 K/Pid/2008) - Manasse Parasian, - (2013)
Bahwa dalam tindak pidana Penggelapan tanah ini adalah merupakan tanah yang dimiliki Dirjen Perhubungan Darat Berdasarkan surat ijin penempatan sementara.Majelis Hakim Agung telah memutuskan dengan Pasal 385 ke 1 KUHP yang memenuhi Unsur-unsur yang ditetapkan oleh Hakim yang diawali dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang sah antara Yayasan Motor/Dirjen Perhubungan Darat dengan Direktur PT.Orient Express yaitu Gondo Hartono .Dalam jangka 15 Tahun tetapi Pihak PT.Orient Express melakukan Kerjasama lagi dengan kepada Kepala Yayasan Motor Untuk dialihkan semua tanah dan bangunan kepada Gondo Hartono yaitu Direktur PT.Orient Express tanpa diketahui oleh Pihak Dirjen Perhubungan Darat namun tanah dan bangunan tersebut lalu dijual oleh pihak ketiga yaitu Ibu Lie Liana Ratna Sari sebagai pembeli maka oleh pihak Dirjen Perhubungan Darat mengetahui adanya Pengalihan Hak sehingga Pihak Perhubungan Darat memberikan somasi sebanyak 2 kali tetapi tidak ditanggapi sehingga pihak Dirjen Perhubungan Darat Melaporkan kepada Kepolisian Surabaya.