TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP JABATAN RANGKAP DI BUMN DAN PERUSAHAAN SWASTA - Novi Nauli Nababan, - (2016)
Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris. Suatu Jabatan Rangkap (interlocking directorate) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. UU No.5 Tahun 1999, yang mengatur perihal Jabatan Rangkap dalam Pasal 26, melarang individu perorangan menduduki jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pada dua perusahaan atau lebih. Skripsi ini membahas mengenai Jabatan Rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta dengan dengan melakukan studi kasus terhadap 2 Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 dan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil studi kasus ini diperoleh hasil bahwa 2 putusan KPPU terhadap kasus jabatan rangkap tidak mendapatkan sanksi, sehingga ada kemungkinan munculnya kasus yang serupa.