ANALISA YURIDIS AKUISISI PERUSAHAAN PRODUSEN MAKANAN DITINJAU DARI UU NO 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UU NO 5TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT"(Studi Kasus Putusan Kppu No. 02/KPPU-M/2014) - Kusnady Amirullah, - (2016)
Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau mengambilih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang paling besar menjadi induk perusahaan. Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham. Terkait kasus keterlambatan pemberitahuan pelaporan akuisisi oleh PT Balaraja Bisco Paloma kepada komisi KPPU merujuk pada pasal 29 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di jelaskan bagi pelaku usaha wajib memberitahukan laporan akuisisi ke komisi KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.Sanksi terhadap keterlambatan itu diatur dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999 berupa sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5.000.0000.000 (lima milyar rupiah) yang wajib dibayarkan ke kas negara.