DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 AUSTRALIA TERHADAP PRODUK TEMBAKAU INDONESIA PERIDOE 2011-2014

• Main Author: Leni Nurfaidah Utami, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-01-26.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3814/1/AWALAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3814/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: JQ Political institutions Asia; JS Local government Municipal government; JZ International relations

Skripsi ini membahas mengenai diplomasi Indonesia dalam menyikapi kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia terhadap produk tembakau Indonesia pada periode 2011-2014. Australia telah menghadirkan sebuah kebijakan baru di dalam sistem perdagangan internasional dengan mengesahkan Undang-Undang Tobacco Plain Packaging 2011 dimana UU tersebut memberikan dampak negatif bagi kegiatan ekspor produsen produk tembakau Indonesia. Kebijakan Tobacco Plain Packaging yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat Australia dianggap tidak memiliki bukti ilmiah oleh pemerintah Indonesia dan telah melanggar beberapa perjanjian yang ada di World Trade Organization (WTO), yaitu Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Technical Barrier to Trade (TBT) karena kebijakan tersebut melarang adanya merek dagang atau logo pada kemasan produk tembakau atau rokok yang akan dipasarkan di Australia. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi baik secara bilateral dan juga multilateral. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mencoba menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia menangani kasus kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia. Pengumpulan data primer didapatkan melalui cara wawancara dengan pemerintah Indonesia, yaitu Kasubdit Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kasubdit Industri Hasil Tembakau Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan situs internet.Diplomasi bilateral sudah dilakukan namun gagal, membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi secara multilateral. Hingga saat ini posis kasus Tobacco Plain Packaging masih pada tahap panel di Dispute Settlement Body (DSB) dengan nomer gugatan DS 467di WTO.