PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2014
Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dala...
Saved in:
Main Author: | Melly Kemala Winta, - (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2015-01-19.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Pereduksian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)
by: WASKITA, MUHAMMAD HERU
Published: (2012) -
MODAL SOSIAL POLITISI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAMAYU
by: Ayu Riyanti, -
Published: (2021) -
KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM
by: Yusri Wahyuni, -
Published: (2022) -
ANALISIS DAMPAK PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
by: Randy Davrian Imansyah,
Published: (2022) -
HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
by: Eben Ezer Victor,
Published: (2023)